Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa, baik dari golongan atau kelompok tertentu. Adapun oligarki di Indonesia juga memiliki perkembangannya sendiri. Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah. Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk bentuk pemerintahan dan hanya digunakan sebagai kritik. Oligarki juga sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Sebuah negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, seperti dalam pandangan orang diluar bangsa yang menganggap bangsa tersebut sebagai oligarki yang menindas. Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat. Winters menyatakan oligarki merupakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif.

Misalnya yang menjadi contoh dalam pemerintahan Indonesia kini tren oligarki tengah menguat dalam mengalihkan pemerintahan, baik di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Padahal dalam ajaran trias politika ketiganya memiliki fungsi masing-masing saling mengontrol dalam menjaga keseimbangan, namun secara empiristik bisa terjadi ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan ini sering berdampak bagi para penguasa untuk melakukan korupsi. Pola korupsi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan dominasi oligarki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi membusukkan sistem dan sistem yang busuk bisa dimanfaatkan segelintir orang untuk mengusai sumber daya dan menguasai posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Singkatnya, korupsi dan oligarki saling berkaitan satu dengan yang lain karena dengan adanya oligarki maka korupsi akan terus exist dan begitupun sebaliknya sistem yang korup membuat oligarki lebih leluasa untuk bergerak.

Dengan adanya sistem oligarki di Indonesia, tentu saja dapat memunculkan indikasi indikasi korupsi, para para pelaku oligarki ini identik dengan kekuasaan dan kekayaan sehingga dengan dua hal tersebut mereka dengan mudah mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti kemauan nya, contohnya saja pada saat pemilu, para pelaku oligarki ini tidak segan untuk mengeluarkan uangnya agar para pemilih dapat memilih nya, tentu saja masyarakat menengah kebawah akan menjadi sasaran yang empuk, karna dengan iming-iming sejumlah uang mereka akan mengikuti apa yg di inginkan oleh oknum-oknum oligarki ini.

Penegakam hukum pada oligarki ini terbilang tidaklah mudah karna, bisa dikatakan bahwa yg menjadi penegak hukum sekarang juga merupakan bagian dari oknum oknum oligarki itu sendiri, bahkan secara tidak langsung Sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pengaruh pengaruh oligarki, jadi untuk menghilangkan oligarki itu sendiri merupakan hal yang bisa dibilang sulit. Namun bukan berarti hal yang mustahil, terdapat Langkah-langkah yang mesti dieksekusi untuk menjadi prevent terbesar dari destruktif yang terjadi, berikut diantaranya:

  1. Perbaikan Sistem. Jika dilihat dari sistem yang telah memupuk, bahwa political corruption timbul melalui pintu sistem yang ada. Membuka pintu itu memerlukan biaya yang besar dan ‘dikapitasilasi’ oleh antek-antek partai, sehingga perlu memperbaiki pintu masuk itu dengan cara memperbaharui presidential threshold. Tidak saja itu, tetapi managing uang parpol tentunya perlu diregulasi, sehingga farming uang seperti saat ini yang sering kali terjadi (melalui proyek atau mega proyek) harus ada transparansi atau sistem mengikat dalam mengatur hal-hal yang tendensinya merusak secara konsekuen sistem demokrasi bangsa ini. 
  1. Pencegahan Melalui Pendidikan. Tidak henti-hentinya, pendidikan adalah preventif terbesar dalam sejarah umat manusia, entah itu perbaikan secara radikal, perubahan temporer, dan perubahan secara skala besar, pendidikan selalu menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada. Tidak saja berbentuk sosialisasi tentunya, tetapi formula korupsi dan bentuk disrupsi itu harus di aplikasikan dalam bentuk kurikulum yang ada, sehingga pencegahannya nyata dan beresonansi bagi bangsa ini.