Siaran Pers Bersama

Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti Pimpinan KPK dukung Pelemahan KPK Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers dari KPK yang dimuat di sejumlah media, pelaporan yang dilakukan oleh KPK disebabkan karena aksi tersebut dinilai sebagai potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional. Padahal aksi yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan terhadap lembaga Pemberantasan Korupsi dari serangkaian upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut. Dimulai dengan di revisi nya Undang-Undang KPK pada tahun 2019 hingga terakhir terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan. Aksi penembakan laser yang dilaporkan KPK hanyalah salah satu dari aksi-aksi yang telah dilakukan dan merupakan bagian dari rangkaian aksi-aksi yang sebelumnya dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa di Jakarta dan di beberapa kota lainnya.

Pelaporan dan upaya pemidaanan terhadap aksi di gedung KPK merupakan peristiwa yang pertama kali, padahal telah sangat banyak aksi-aksi demonstrasi di gedung KPK sebelumnya dan tidak pernah ada upaya pemidanaan. Hal ini menunjukkan perubahan KPK dan Pimpinannya yang semakin jauh dari rakyat. Semakin hilang fokus dan kemampuan dari mengungkap korupsi-korupsi besar menjadi mempidanakan rakyat yang berusaha menjaga KPK. Ini menjadi rangkaian nyata pelemahan KPK setelah sebelumnya revisi UU KPK, serangan kepada pegawai-pegawai KPK, penyingkiran melalui Tes Wawasan Kebangsaan Illegal, dan lainnya.

Upaya pelaporan terhadap aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh KPK, merupakan ancaman demokrasi kedepan, setidaknya hal tersebut didasarkan pada beberapa Argumentasi mendasar :

Aksi-aksi yang dilakukan terhadap KPK merupakan upaya dari mempersoalkan permasalahan Pelemahan KPK dan banyaknya kejanggalan dalam proses TWK. Seharusnya alih-alih dilihat sebagai upaya “menyerang simbol negara”, sebaliknya aksi-aksi sejenis terhadap KPK sejatinya merupakan upaya penguatan KPK.

Upaya Kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, lebih jauh lagi hal tersebut justru merupakan upaya pembungkaman publik dan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). 

Upaya merespon kritik secara negatif dan berlebihan. Pelaporan seperti ini baru pertama kali terjadi di KPK pada masa Firli Bahuri, selama ini, dibandingkan pada aksi yang dilakukan terhadap KPK, lembaga negara lain bahkan secara institusi terkait, jarang sekali tercatat melaporkan tindakan kritik yang diarahkan terhadap institusinya, bahkan seperti gedung DPR yang berulang kali di demonstrasi. Lebih jauh lagi pada Pasal 7 ayat (2) huruf d PerDewas Nomor 02 Tahun 2020, menyebutkan : dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang: merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.

Fokus pada pemberantasan korupsi. Alih-alih sibuk menjawab kritik dengan kriminalisasi harusnya KPK fokus pada upaya-upaya strategis pemberantasan korupsi. Langkah-langkah kontraproduktif seperti kriminalisasi justru makin menguatkan indikasi bahwa pimpinan KPK saat ini terlibat dalam pelemahan KPK.


Jakarta, 20 Juli 2021

Narahubung : Seluruh Perwakilan dari lembaga-lembaga

Siaran Pers Bersama

1. YLBHI

2. LBH Jakarta

3. Greenpeace Indonesia

4. WALHI EKSEKUTIF NASIONAL

5. WALHI JAKARTA

6. Fraksi Rakyat Indonesia

7. Bersihkan Indonesia

8. Ecosoc Institute

9. Bangsa Mahasiswa

10. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia

11. Aliansi BEM Seluruh Indonesia

12. BEM Se-Unnes

13. Aliansi BEM Semarang Raya

14. BEM KM Universitas Yarsi

15. BEM FISIP UNMUL

16. Indonesia Corruption Watch

17. BEM Universitas Siliwangi

18. BEM Fapet Unpad

19. BEM UI

20. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

21. BEM STHI Jentera

22. BEM FISIP UNSIL

23. BEM PM Universitas Udayana

24. BEM FH UPNVJ

25. Enter Nusantara

26. JATAM Kaltim

27. LBH Samarinda

28. ICJR

29. PSHK

30. LBH Pers

31. LeiP

32. LBH Masyarakat

33. PBHI

34. ELSAM

35. ICEL

36. LBH Pos Malang

37. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

38. Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

39. KIKA

40. FSBKU KSN

41. KontraS

42. Save Our Borneo

43. IJRS

44. Pusaka Bentala Rakyat

45. Jikalahari

46. Serikat Petani Kelapa Sawit

47. Senarai

48. Front Mahasiswa Nasional

49. BEM ULM

50. KPRI

51. SPRI ( Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia)

52. Pokja 30

53. LEM UII Yogyakarta

54. BEM FH UI

55. Perkumpulan Lingkar Hijau

56. BEM HUKUM UNHAS

57. BEM FH Undip

58. BEM FH Unsika

59. BEM FKB Universitas Telkom

60. Garda Tipikor FH UNHAS

61. PUSaKO FH Unand

62. LBH Yogyakarta

63. BEM FISIP UI

64. BEM FKM UI

65. BEM Vokasi UI

66. BEM FF UI

67. BEM FIA UI

68. BEM FPsi UI

69. BEM FIB UI

70. BEM FK UI

71. BEM Fasilkom UI

72. BEM FT UI

73. Pers Suara Mahasiswa UI

74. BEM FH Unpad

75. BEM FH Unair

76. Aliansi BEM Univ. Brawijaya

77. SAKSI FH

78. BEM Undip

79. BEM FKM Undip

80. BEM FSM Undip

81. BEM FISIP Undip

82. BEM FPP Undip

83. BEM FPIK Undip

84. BEM FT Undip

85. BEM FEB Undip

86. BEM Psikologi Undip

87. BEM FK Undip

88. FNKSDA

89. LAMRI Surabaya

90. Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan

91. BEM Unsoed

92. PADI Indonesia

93. Etika Kosmologi Khatulistiwa

94. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

95. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

96. Kanopi hijau Indonesia

97. LBH Surabaya

98. WALHI Jawa Barat

99. Auriga Nusantara

100. AEER

101. JATAM

102. Trend Asia

103. Walhi Kalimantan Selatan

104. LBH Bandung

105. Perkumpulan Lingkar Hijau

106. WALHI Yogyakarta

107. WALHI Sumatera Selatan

108. WALHI Lampung

109. WALHI NTB

110. WALHI Jambi

111. WALHI Jawa Tengah

112. WALHI RIAU

113. WALHI Jawa Timur

114. WALHI Sulawesi Tenggara

115. WALHI Maluku Utara

116. Walhi Kalimantan Selatan

117. WALHI Kalimantan Timur

118. WALHI Kep.Babel

119. WALHI Papua

120. Amnesti Internasional Indonesia